Mupel IPS PROSES PEMBENTUKAN NKRI

Hai Sobat elpedia, yuk kita belajar Proses pembentukan NKRI. Belajar interaktif membuat kita lebih aktif dan mudah memahami materi.


Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Apakah kepanjangan PPKI dan BPUPKI?

A. Proses Pembentukan NKRI

Hai Sobat elpedia! Berikut adalah proses pembentukan NKRI:
1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota Sidang PPKI sebanyak 27 orang.
Hasil sidang pertama PPKI yaitu :
  1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
  2. Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
  3. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945.
Hasil sidang kedua PPKI adalah :
  1. Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah.
  2. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, di daerah-daerah tugas gubernur (kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah, yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

B. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain Sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang.
Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada Sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan Sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNEI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Cristison.

Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang Sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut NICA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan.


Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut
  1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Mallaby, pimpinan Sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono.
  2. Palagan Ambarawa, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infantri Nasional. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman.
  3. Bandung Lautan Api, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar Kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh. Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadarma.
  4. Medan Area, terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orangorang Belanda menginjak-injak bendera Merah Putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir.
  5. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki Kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol. Suharto dan Sultan Hamengkubuwono IX.


Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain.
  1. Perundingan Linggarjati Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhon. Hasil perjanjian ini sebagai berikut.
    • Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
    • Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan.
    • Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947
  2. Perjanjian Renville Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 Perjanjian ini dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut.
    • Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatra.
    • Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda.
    • Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi Perjanjian Renville dan melakukan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949.
  3. Perjanjian Roem Royen Diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Moh. Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut.
    • Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
    • Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan.
    • Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
    • Akan segera dilaksanakan Konferensi Meja Bundar.

C. Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda

Tindak lanjut Perjanjian Roem Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Deen Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin olah Van Maarseven. Delegasi BFO atau Badan Musyawa rah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB(Konferensi Meja Bundar) sebagai berikut:
  1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949.
  2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat.
  3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
  4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942.
  5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS.
  6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia.
  7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda.
Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Ir. Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat.

Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Drs. Muh. Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Yuliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovink dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).



Selesai mempelajari Materi, Sobat elpedia bisa mainkan KUISNYA


Jika berkenan, silahkan beri ulasan di kolom komentar. Terima Kasih.
Jika Sobat ingin membagikannya ke teman-teman, Silahkan KLIK TOMBOL BERBAGI DI BAWAH INI!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Telegram
Share on Whatsapp
Tags :

0 komentar:

Posting Komentar